DEMOKRASI DIGITAL DAN UPAYA MEMUTUS
RANTAI PENYEBARAN VIRUS CORONA DI INDONESIA
Pada
tahun ini, dunia dikejutkan dengan adanya pandemi global yang menjangkit umat manusia
dengan sangat cepat. Pandemi bukanlah hal baru di dunia ini karena sudah
berabad-abad lalu pandemi sudah menyerang umat manusia, bahkan menghabiskan
total sepertiga populasi negara bagian Eropa. Virus corona atau SARS CoV-2
merupakan jenis virus yang menyerang sistem pernapasan dan imun manusia. Tingkat
fatalitas kematian yang disebabkan virus ini terbilang kecil, sekitar 4-5
persen. Ini lebih kecil dari jenis virus ebola yang bisa sampai 50 persen
tingkat fatalitas kematiaannya. Tapi yang berbahaya dari jenis virus ini (virus
corona) adalah transmisi penyebarannya yang begitu cepat dan dapat bermutasi
berkali lipat. Dalam kurun waktu 3 bulan pasca World Health Organization (WHO) menetapkan virus corona atau
Covid-19 sebagai pandemi global (11 Maret 2020), kasus kematian akibat virus
ini sudah menyentuh angka 70 ribu lebih dengan 1 juta kasus terkonfirmasi
positif Covid-19. Di Indonesia sendiri, angka kematian akibat Covid-19 sebesar
empat ribu lebih korban jiwa dengan 90 ribu lebih kasus terkonfirmasi positif
Covid-19 (23/7/20).
Sebagai
upaya pencegahan penyebaran virus ini, pemerintah terus menyosialisasikan
tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan
menggunakan masker, selain itu diterapkannya Work From Home (WFH), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),
penerapan physical distancing, dan
lain sebagainya. Dalam upaya tersebut, pemerintah mencoba untuk memutus jalur
transmisi penyebaran virus karena mengingat vaksin untuk virus ini sendiri
belum ditemukan. Dalam rangka mengurangi penyebaran transmisi virus, pemerintah
bersama masyarakat turut membangun solidaritas bersama untuk mengikuti anjuran
kesehatan. Anjuran ini bukan hanya berlaku di Indonesia, bahkan semua negara
yang terdampak juga dituntut untuk mengikuti anjuran sesuai protokol kesehatan.
Himbauan dari pemerintah ternyata belum mampu diserap masyarakat dengan baik. Akan tetapi kalau kita maknai kembali bahwa masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat dengan karakter seragam, mereka terdiri dari kelompok masyarakat yang beragam dengan kultur dan karakter yang berbeda-beda sehingga muncul interpretasi-interpretasi yang beragam. Sedangkan di tingkat pemerintahan sendiri, masyarakat juga menilai terjadinya miskomunikasi dan disintegritas antar pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pandemi corona ini. Fenomena ini kalau disandingkan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis parlementer sungguh belum terencana dan terealisasi dengan baik. Secara kultur masyarakat, Indonesia memang sesuai dengan sistem demokrasi namun nyatanya di masyarakat sendiri, demokrasi belum dimaknai dengan baik. Jadi dalam hal ini, pemerintah terutama legislatif perlu mengakomodir aspirasi masyarakat dan juga mengkomandoi penanganan pandemi melalui suara-suara masyarakat di berbagai tingkatan. Apa yang dirasakan masyarakat akibat adanya pandemi sungguh luar biasa destruktif. Terjadinya PHK di berbagai daerah misalnya yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran, kemudian menurunnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan sekunder. Inilah yang kemudian membutuhkan solidaritas dan sinergitas antara masyarakat dan wakil masyarakat dalam menekan penyebaran virus corona.
Dibutuhkan
Solidaritas dan Sinergitas
Upaya
pemerintah dalam mitigasi penanganan Covid-19 sangatlah penting di berbagai
sektor lembaga pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Mengingat jumlah kasus
yang kian signifikan, antara lembaga eksekutif dan legislatif haruslah berjalan
beriringan. Oleh karena itu ditingkatan lembaga legistlatif terutama, dari segi
pengawasan misalnya, peran lembaga legislatif yakni perlunya menelusuri
permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, kemudian membuat
alternatif-alternatif baru melalui fungsi legislasinya untuk menekan bahkan mengefektifkan
penanganan kasus Covid-19 di Indonesia. Selama ini, penerapan protokol
kesehatan misalnya, sebagian masyarakat masih cenderung meremehkan karena masih
saja banyak yang tidak menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan.
Kemudian dalam rangka penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang
juga masih ditemui di beberapa kota yang belum berhasil menekan kasus
penyebaran Covid-19. Ini misalnya, belum ada pengawasan dan penertiban yang
ketat, dengan terbukti masih lalu-lalangnya orang-orang luar kotayang masuk
tanpa ada penertiban yang ketat. Fakta di lapangan masih ditemukannya data-data
yang kacau, antara data yang diterbutkan satgas Covid-19, Dinas Kesehatan, dan
rumah sakit yang tidak cocok atau terjadi kekeliruan. Di sisi lain terkait
distribusi data kasus Covid-19, beberapa media online atau media sosial yang
cenderung menyampaikan data tanpa disertai pengetahuan yang jelas dan valid
tentang kasus pasien yang terpapar Covid-19.
Ketiga permasalahan di atas perlu dilakukan tindakan-tindakan serius karena menyangkut mitigasi pandemi yang juga harus dilakukan secara bersama. Dalam penanganan kasus Covid-19 ini, dibutuhkan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat juga turut diperhatikan. Unsur masyarakat Indonesia yang heterogen tidak bisa hanya menggunakan satu pendekatan yang bersifat umum karena setiap karakter dan ciri khas masing-masing daerah cenderung berbeda. Oleh karena itu upaya pendekatan dan pencegahan misalnya, dalam menyosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan haruslah mampu dicerna dan diterima masyarakat dengan sukarela bukan dengan unsur menekan atau paksaan. Jadi dibutuhkan sebuah klaim pernyataan yang sifatnya rasional dalam konteks penyebaran informasi sehingga apa yang disampaikan mampu diterima masyarakat dengan sukarela. Ini bisa dilakukan dengan mengeneralisasikan isi pesan kepada khalayak agar mudah dicerna dan dimengerti mengingat semua masyarakat bukanlah orang-orang berpendidikan tinggi. Kemudian dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal, misalnya menggunakan bahasa khas daerah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan atau menunjukkan kepedulian kepada masyarakat bahwa penanganan kasus butuh solidaritas bersama. Dari sini kita akan mencoba menjelaskan problem kepada masyarakat secara rasional sehingga bisa diterima masyarakat tanpa ada paksaan dan kecurigaan terhadap sebuah permasalahan.
Memaknai
Demokrasi Digital
Sudah
bukan hal baru lagi bahwa demokrasi digital adalah medium interaksi di kalangan
masyarakat dunia, bahkan Indonesia. Demokrasi digital menginsyaratkan adanya
konsep timbal balik antara produksi informasi dan konsumen informasi melalui
media digital seperti website, aplikasi, dan media sosial. Media sosial saat
ini sebagai arus utama penyebaran informasi yang mampu menjangkau hampir seluruh
belahan dunia. Penetrasi media sosial terhadap kehidupan masyarakat terbukti
mampu menjembatani komunikasi di luar garis batas wilayah atau negara. Apalagi
kultur masyarakat sekarang yang cenderung social
media addict sehingga dalam konsep demokrasi digital setidaknya masyarakat
sudah mampu mengakses internet dengan cukup baik dan mandiri terutama di banyak
wilayah Indonesia, internet sudah mampu dijangkau oleh banyak masyarakat.
Fenomena
demokrasi digital sendiri merupakan maraknya penggunaan internet oleh
masyarakat di suatu wilayah atau negara dengan membuka diskursus lintas ilmu
dan pengetahuan dalam media internet, termasuk isu-isu seputar sosial-politik. Melalui
demokrasi digital, politik dan demokrasi pun bukan lagi milik mereka yang duduk
di atas kursi legislasi, melainkan menjadi suara masyarakat (vocal citizenry) (Gimmler, 2001:28-29).
Hal ini relevan dengan teori Jurgen Habermas bahwa istilah demokrasi
deliberatif yang meniscayakan adanya relasi antara masyarakat dan negara atau
rakyat dengan wakil rakyat, produsen dengan konsumen. Hal ini menimbulkan efek
timbal balik yang termasuk di dalamnya tidak ada sikap saling mendominasi
melainkan otonomi kolektif.
Dalam teorinya, Jurgen Habermas juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah, yakni komunikasi yang sifatnya timbal balik atau bisa diistilahkan intersubjektif. Namun pendekatan yang kita lakukan disini adalah melalui medium digital. Melalui medium digital, upaya-upaya tindakan bisa dilakukan dengan menjangkau lebih banyak masyarakat yang aktif di dunia digital seperti web, aplikasi mobile, dan media sosial. Mengambil istilah Jurgen Habermas dalam tindakan komunikatif, yakni dengan pendekatannya mengenai diskursus reflektif. Diskursus reflektif ini membuka tindakan komunikatif dengan sarana argumentatif. Hal ini dimaksudkan untuk mengahasilkan komunikasi yang sifatnya terbuka, kritis, dan obyektif. Dalam komunikasi argumentatif, orang tidak akan menerima begitu saja klaim kesahihan sebuah pernyataan karena orang akan menuntut adanya rasionalisasi dari sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh lawan bicara. Di sisi lain, ada problem fundamental yang mungkin agak susah dihilangkan, yakni hoax atau penyebaran informasi yang menyimpang. Dalam media digital tak terkecuali media sosial, hoax merupakan momok menakutkan yang berpotensi menyulut konflik dan merusak kohesi sosial. Ini adalah tantangan bagi era digitalisasi saat ini. Akan tetapi, problem-problem tersebut bisa direduksi dengan diterapkannya konvergensi informasi. Konvergensi informasi dimaksudkan untuk menciptakan satu gerbang informasi sehingga akses dan distribusi informasi yang tersentralisasi akan menciptakan informasi yang otentik dan valid.
Informasi
Saja Belum Cukup
Maraknya
penggunaan smartphone menjadikan aktivitas dan kehidupan masyarakat saat ini
serba mobile. Ini sesuai dengan
kultur masyarakat sekarang yang cenderung ke arah mobile activity. Sudah berapa banyak aplikasi dibuat oleh para
pengembang bahkan masyarakat untuk menciptakan gaya baru dalam bersosial termasuk
bekerja. Informasi seperti data, berita, dan opini merupakan intrumen penting
sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan yang mampu menjangkau
khalayak banyak. Selama ini saluran informasi yang digunakan begitu beragam,
mulai dari media sosial, media cetak, media elektronik, bahkan melalui word of mouth. Di tengah pandemi seperti
ini, informasi yang aktual merupakan hal penting untuk mengetahui berita-berita
seputar kasus Covid-19 beserta data kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Akan tetapi, sebagian masyarakat masih mencurigai terkait jumlah kasus di
Indonesia yang tidak transparan. Kemudian klaim-klaim dari pihak rumah sakit
yang dengan mudah menyatakan seorang pasien terpapar virus corona karena gejalanya
mirip dengan gejala corona. Klaim-klaim tersebut banyak menjadikan beberapa
masyarakat panik dan naik pitam karena mereka merasa menerapkan protokol
kesehatan dan jarang sekali keluar rumah bahkan menemui tamu. Ketika ini
terjadi, masyarakat sekitar akan merasa panik dan berimplikasi pada
ketidakpercayaan masyarakat terhadap pandemi Covid-19 karena mereka menilai ini
untuk menguntungkan salah satu pihak.
Kemudian
yang kedua adalah munculnya stigma negatif tentang rapid test. Rapid test
selama ini digunakan untuk mengetahui orang-orang yang mengalami gejala
terpapar Covid-19 tahap awal dengan kondisi dinyatakan reaktif atau non reaktif
terpapar Covid-19 dari hasil tes yang dilakukan. Mungkin, sebagian masyarakat
menilai bahwa ketika dilakukan rapid test dan mereka yang dinyatakan reaktif
pasca melakukan rapid test, akan berdampak buruk pada diri mereka karena asumsi
mereka bahwa mereka akan dijauhi oleh lingkungannya dan mereka akan di rumahkan
dari pekerjaannya. Ini yang mungkin masih terjadi di sebagian lingkungan
masyarakat. Di sisi lain, sebagai individu, mereka akan merasa dibatasi ruang
geraknya karena harus dipantau oleh masyarakat di lingkungkannya. Melihat dari
problem-problem tersebut, kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi ini akan
berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka termasuk privasi mereka. Oleh
karena itu untuk mencegah atau menanggulangi hal tersebut dibutuhkan upaya
preventif dan edukatif agar masyarakat dengan sukarela saling bergotong royong
memutus jalur penyebaran Covid-19.
Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, berbagai aktivitas bisa terhubung dengan perangkat mobile kita masing-masing. Upaya dalam mengurangi atau memutus jalur penyebaran Covid-19 juga bisa diterapkan melalui smartphone kita masing-masing. Hal itu akan terealisasi apabila pemerintah bersama masyarakat bisa saling bekerja sama dalam menanggulangi pandemi ini. Oleh karena itu penulis memberikan beberapa alternatif yang mungkin bisa diterapkan dan relevan antara perkembangan teknologi mobile dan cara menanggulangi penyebaran Covid-19 ini. Ini bisa dimulai dengan adanya aplikasi pelaporan dan cek kesehatan mandiri melalui samartphone kita masing-masing. Hal ini dilakukan dengan membuat laporan gejala-gejala bagi mereka yang ingin mengecek kesehatan mereka melalui aplikasi penanggulangan Covid-19. Beberapa variabel yang perlu diperhatikan dalam pelaporan dan cek kesehatan mandiri adalah menulis riwayat penyakit atau gejala yang sedang dialami oleh si pasien, kemudian hasil konsultasi dari dokter apabila pernah melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Setelah itu melaporkan hasil rapid test atau PCR apabila pernah melakukannya. Dari tiga variabel tersebut, algoritma aplikasi smartphone akan mencocokkannya dengan gejala virus corona. Apabila tidak cocok maka si aplikasi akan memberikan saran kepada si pasien untuk menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, dan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian apabila algoritma menyatakan pasien dinyatakan reaktif, selanjutnya algoritma aplikasi akan memberikan perintah untuk memasukkan data diri si pasien dan mengarahkannya ke menu tracking perjalanan si pasien. Tracking ini dimaksudkan untuk melacak sumber penyakit dan riwayat perjalanan penyakit. Setelah semua itu sudah dilaporkan, maka si pasien akan diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit terdekat yang menampung pasien-pasien terpapar Covid-19 dan si pasien akan diberikan pilihan apakah akan dijemput oleh petugas kesehatan atau berangkat secara mandiri.
Dari alternatif di atas maka akan sejalan dengan model demokrasi deliberatif Jurgen Habermas namun dengan menggunakan pendekatan media teknologi kekinian. Hal tersebut sifatnya terbuka karena berdasarkan prinsip argumentatif dengan adanya komunikasi dua arah antara masyarakat dan negara dalam menjembatani penanggulangan Covid-19. Selain itu masyarakat juga akan merasakan terlindungi privasinya karena tidak melibatkan aktivitas publik yang terbuka secara langsung.
Tulisan ini dibuat untuk mengikuti kompetisi artikel yang diselenggarakan oleh Badan Kerja Sama Antar Lembaga (BKSAP) DPR RI
