TUMPAS CORONA BUTUH KEKUATAN BERSAMA
Wabah COVID-19 menjadi permasalahan global saat ini. WHO (World Health Organization) menetapkan bahwa Coronavirus Disease (COVID-19) sebagai pandemi yang menyerang manusia berskala global. Siapa yang menyangka makhluk sekecil virus corona mampu mengacaukan kondisi global saat ini sehingga berdampak pada krisis ekonomi, perubahan kondisi politik global dan nasional, hingga kasus kematian massal. Dari laporan WHO, ternyata virus tersebut mampu menyebar dengan cepat, penyebarannya pun dinilai dimulai dari kontak kecil, misalnya berjabat tangan. Data menunjukkan kasus terkonfirmasi mengalami tren peningkatan setiap bulannya. Tren peningkatan ini menunjukkan kasus penyebaran virus yang luar biasa cepat yang sudah memakan korban jutaan. Dari permasalahan tersebut, kita tidak bisa hanya melihat dari satu kacamata saja misalnya dari sisi medis, perlu juga dilihat dari berbagai sudut pandang.
Refleksi
Bersama
Kasus
pandemi ini tidak bisa dianggap remeh, terbukti dalam jangka waktu kurang lebih
5 bulan, kasus ini menunjukkan tren peningkatan kasus kematian yang serius.
Berkaca dari negara Italia yang menganggap kasus ini sebagai permasalahan
biasa, yang dengan ujung-ujungnya memakan korban yang luar biasa. Dari total
kasus terkonfirmasi di Italia, ternyata memakan separuh dari populasi penduduk
Italia. Kasus tersebut menunjukkan kelalaian pemerintah sekaligus masyarakat
yang menganggap pandemi ini sebagai kasus yang enteng, bukan hanya kelalaian
tetapi keterbukaan informasi dan pemberian edukasi juga menjadi faktor sentral
dalam menekan kasus penyebaran virus corona.
Indonesia
sendiri sudah mengkonfirmasi kasus virus corona sebanyak ribuan pasien. Dalam
jangka waktu kurang lebih satu bulan, jumlah kasus terkonfirmasi positif di
Indonesia tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dengan jumlah kematian yang
tinggi pula, Indonesia dinilai lamban dalam menangani kasus ini. Sebelumnya WHO
dan Uni Eropa pernah menuduh pemerintah Indonesia menutup-nutupi kasus pandemi
ini, mereka juga mensinyalir pemerintah Indonesia belum siap dalam menangani
kasus ini yang berimplikasi lamban dalam merespon pandemi global.
Pemerintah
Indonesia akhir-akhir ini cenderung menggelontorkan anggaran belanja negara
untuk pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, penanaman modal dan
investasi asing. Mungkin itu hanya salah satu dari program prioritas
pemerintah. Modal pembangunan manusia seperti kesehatan lebih menekankan pada
mereduksi sistem dan tata kelola internal, bukan pelayanan optimal yang
sifatnya sebagai investasi modal kehidupan masyarakat. Sebagai gantinya,
fasilitasi kesehatan masyarakat cenderung abai karena ulah oknum-oknum yang
memilih menguntungkan dirinya sendiri. Mahalnya biaya BPJS kesehatan dengan
pelayanan yang kurang memuaskan dan perusahaan asuransi kesehatan yang
problematis.
Hari ini kita bersama-sama merefkesikan diri sebagai sebuah bangsa yang besar. Di tengah pandemi global yang serius, masyarakat Indonesia khususnya negara Indonesia bersama-sama bercermin, langkah apa selanjutnya yang harus diambil oleh pemangku kebijakan sehingga dampak yang dihasilkan mampu mereduksi ketegangan-ketegangan yang tidak diduga dan lebih-lebih secara inklusif bersama-sama memberikan manfaat positif bagi pembangunan manusia yang lebih baik lagi.
Merangkai
Jaring-jaring Sosial Menuju Integrasi Nasional
Di
tengah pandemi global sekarang, bukan egosentrisme dan heroisme yang dipertontonkan.
Fenomena saling kritik dan serang bukanlah solusi berkelanjutan, selain
menimbulkan gap antar masyarakat, hal itu juga akan menimbulkan ketegangan dan
sifat skeptis terhadap pemerintah. Bisa kita lihat bagaimana beberapa para
pemangku kepentingan saling serang yang seolah menampakkan kapasitasnya dalam
penanganan pandemi. Beberapa daerah juga misalnya, mengambil alternatif dengan
melakukan lockdown. Ini yang
kemudian, menjadikan persepsi bagi sebagian masyarakat bahwa keputusan yang
diambil oleh pemerintah sifatnya bukan kolektif-integratif. Tidak dijalankan
secara serentak dan diterapkan bersama. Apabila hal itu semakin mengkristal di
benak masyarakat, justru akan menciptakan kegaduhan dan ketidakpatuhan
masyarakat dalam penanganan pandemi ini secara bersama.
Di tengah kegaduhan dan kekhawatiran
psikologis masyarakat saat ini, dibutuhkan suatu perekat yang mampu menyatukan
gerakan bersama, bukan sifat egois dan herois yang cenderung saling klaim antar
pihak atau golongan. Penanganan yang bersifat saling klaim dan cenderung
politis akan menimbulkan kekacauan sosial, ibarat bom waktu yang malah akan
menimbulkan puncak dari kekacauan bukan puncak dari penyelesaian.
Yang pertama kali penting untuk
diketahui bersama adalah transparansi pemerintah terhadap keterbukaan informasi
kasus penyebaran virus yang terjadi. Hal ini sangatlah penting mengingat
informasi saat ini adalah sumber daya atau jalur pertama untuk membuka trust antara pemerintah dan masyarakat. Dengan
mengakses informasi resmi dari pemerintah, masyarakat akan mengetahui bagaimana
pemerintah akan mengatasi kasus ini, selain itu hal ini juga akan membangun
kredibilitas antara pemerintah dan masyarakat sehingga informasi yang
terdistribusi dengan akurat dan real time
akan mudah diimplementasikan secara efektif dan bersama-sama. Bukan hanya itu,
kecepatan dan konsistensi pemerintah dalam menyampaikan informasi juga tak
kalah penting karena ketika muncul celah atau kekosongan pemerintah dalam
menyampaikan informasi, maka celah itu akan diisi dengan hoaks yang dibuat oleh
orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Menengok ke negara Korea Selatan, otoritas kesehatannya sangat
transparan memberikan data lengkap perkembangan. Korea Center for Disease Control (KCDC)
memberikan informasi perkembangan terbaru kasus COVID-19 dua kali dalam sehari
langsung ke telepon genggam masyarakat Korea Selatan. Otoritas kesehatan di
tingkat bawah pun juga menjelaskan tempat mana saja yang pernah dikunjungi
pasien COVID-19 tanpa mengungkap identitas mereka. Sementara di negara
tetangga, Singapura, pemerintahnya dengan sangat baik mengelola informasi. Informasi yang
diberikan otoritas Singapura memungkinkan masyarakatnya untuk mengetahui
klaster wilayah yang berisiko tinggi hingga riwayat kontak penularan, namun
dengan tetap menjaga identitas pasien. Di Indonesia sendiri,
beberapa wilayah sudah mulai memberikan informasi pasien-pasien yang terjangkit
positif corona. Melalui radar GPS, masyarakat bisa mengakses untuk mengetahui
daerah mana yang rentan atau terdapat pasien positif corona. Itulah yang
kemudian akan menjadi model yang bisa diterapkan secara serentak di seluruh
Indonesia untuk mengurangi akses penyebaran virus melalui smartphone mereka dan
memutus jalur penularan dengan tidak atau jarang mengunjungi daerah yang rentan
penularan. Hal di atas bisa dijadikan sebagai akses masyarakat untuk menerima
informasi otentik dari pemerintah karena di masa pandemi ini,
informasi-informasi seputar wabah rentan akan penyebaran hoax, jadi dengan menerapkan one
gate information, yakni membuka sumber informasi satu pintu sekaligus
penyediaan data kasus yang terspesifikasi, maka penyebaran informasi akan
menjadi lebih efektif untuk pencegahan penularan virus.
Yang kedua adalah tes kesehatan massal.
Kita lihat di beberapa negara, dalam penanganan kasus penyebaran virus, mereka
melakukan rapid test secara massal. Mungkin
beberapa daerah atau kota sudah menerapkan hal itu, tapi melihat tingkat
penyebaran virus corona yang semakin tinggi setidaknya tes kesehatan massal
bisa diterapkan di seluruh tingkat daerah. Hal ini bertujuan untuk deteksi dini
resiko penyebaran virus, di sisi lain, ketakutan masyarakat terhadap
sentimen-sentimen gejala bisa teratasi. Bisa kita lihat bagaimana ketakutan
masyarakat terhadap seseorang di sekelilingnya ketika batuk atau bersin. Inilah
yang kemudian akan menimbulkan kekhawatiran karena mereka mungkin beberapa
mempercayai bahwa orang yang batuk atau bersin terindikasi gejala corona.
Dengan mengetahui gejala melalui serangkaian tes massal, penderita atau pasien
bisa mengetahui dengan pasti kondisinya sehingga mereka tau apa yang harus
dilakukan atas saran petugas kesehatan. Di sisi lain, hal itu juga untuk
mengurangi tingkat penyebaran setiap orang yang terindikasi positif corona.
Yang terakhir adalah akses layanan masyarakat. Akses layanan masyarakat ini dimaksudkan sebagai wadah konsultasi dan edukasi. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif karena kekhawatiran akan resiko penyebaran virus, pemerintah daerah bersama masyarakat akan menjangkau daerah-daerah yang memang minim penyebaran informasi dan cenderung daerah yang abai terhadap penyebaran virus. Apalagi baru-baru ini, sebanyak 18.830 masyarakat turut berpartisipasi menjadi relawan penanganan COVID-19. Dengan mengerahkan tenaga kesehatan untuk langsung terjun ke daerah-daerah yang memang bermasalah, para relawan secara langsung bisa memberikan edukasi dan menerima layanan konsultasi. Tujuannya untuk menangkal kekhawatiran sekaligus mendeteksi dini resiko penyebaran virus. Maraknya desa atau daerah-daerah yang kurang simpatik dengan warganya yang terjangkit positif corona adalah salah satu dari kurangnya edukasi kepada masyarakat, bukan hanya itu, mereka bahkan menolak kepulangan salah satu warganya dari luar kota karena takut terjangkit virus, bahkan kurang simpatik dengan keluarga korban yang terjangkit virus. Jadi ini merupakan problem lain yang juga harus diperhatikan karena akan membangun gap antar masyarakat. Hal ini perlu dilakukan dengan serangkaian edukasi yang tujuannya untuk membangun persepsi masyarakat tentang pentingnya membangun ikatan sosial di tengah pandemi ini untuk memeranginya secara bersama.
Oleh karena itu kekuatan empati dan simpati masyarakat terhadap pandemi ini harus dikuatkan. Selain itu, peran pemerintah juga menjadi penting sebagai edukator dan fasilititator dalam menekan kasus penyebaran ini. Melalui instruksi yang diberikan oleh presiden, pemerintah provinsi dan daerah juga turut berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat hingga ke tingkat bawah, selain itu peran lembaga sosial dan para relawan sosial dalam mengedukasi dan memberikan bantuan sosial juga turut memberikan manfaat yang besar. Untuk menghimpun kekuatan bersama, masyarakat Indonesia membutuhkan instruksi dan arahan yang jelas dari pemimpin negara. Sehingga pemerintah bersama masyarakat menghimpun kekuatan untuk menekan resiko penyebaran virus dan menyelesaikan pandemi ini.
Referensi:
https://www.pinterpolitik.com/delusi-statistik-covid-19-indonesia/ diakses tanggal 7 April 2020.



No comments:
Post a Comment