TUMPAS CORONA BUTUH KEKUATAN BERSAMA

 TUMPAS CORONA BUTUH KEKUATAN BERSAMA

 

Wabah COVID-19 menjadi permasalahan global saat ini. WHO (World Health Organization) menetapkan bahwa Coronavirus Disease (COVID-19) sebagai pandemi yang menyerang manusia berskala global. Siapa yang menyangka makhluk sekecil virus corona mampu mengacaukan kondisi global saat ini sehingga berdampak pada krisis ekonomi, perubahan kondisi politik global dan nasional, hingga kasus kematian massal. Dari laporan WHO, ternyata virus tersebut mampu menyebar dengan cepat, penyebarannya pun dinilai dimulai dari kontak kecil, misalnya berjabat tangan. Data menunjukkan kasus terkonfirmasi mengalami tren peningkatan setiap bulannya. Tren peningkatan ini menunjukkan kasus penyebaran virus yang luar biasa cepat yang sudah memakan korban jutaan. Dari permasalahan tersebut, kita tidak bisa hanya melihat dari satu kacamata saja misalnya dari sisi medis, perlu juga dilihat dari berbagai sudut pandang.

Refleksi Bersama

Kasus pandemi ini tidak bisa dianggap remeh, terbukti dalam jangka waktu kurang lebih 5 bulan, kasus ini menunjukkan tren peningkatan kasus kematian yang serius. Berkaca dari negara Italia yang menganggap kasus ini sebagai permasalahan biasa, yang dengan ujung-ujungnya memakan korban yang luar biasa. Dari total kasus terkonfirmasi di Italia, ternyata memakan separuh dari populasi penduduk Italia. Kasus tersebut menunjukkan kelalaian pemerintah sekaligus masyarakat yang menganggap pandemi ini sebagai kasus yang enteng, bukan hanya kelalaian tetapi keterbukaan informasi dan pemberian edukasi juga menjadi faktor sentral dalam menekan kasus penyebaran virus corona.

Indonesia sendiri sudah mengkonfirmasi kasus virus corona sebanyak ribuan pasien. Dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan, jumlah kasus terkonfirmasi positif di Indonesia tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dengan jumlah kematian yang tinggi pula, Indonesia dinilai lamban dalam menangani kasus ini. Sebelumnya WHO dan Uni Eropa pernah menuduh pemerintah Indonesia menutup-nutupi kasus pandemi ini, mereka juga mensinyalir pemerintah Indonesia belum siap dalam menangani kasus ini yang berimplikasi lamban dalam merespon pandemi global.

Pemerintah Indonesia akhir-akhir ini cenderung menggelontorkan anggaran belanja negara untuk pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, penanaman modal dan investasi asing. Mungkin itu hanya salah satu dari program prioritas pemerintah. Modal pembangunan manusia seperti kesehatan lebih menekankan pada mereduksi sistem dan tata kelola internal, bukan pelayanan optimal yang sifatnya sebagai investasi modal kehidupan masyarakat. Sebagai gantinya, fasilitasi kesehatan masyarakat cenderung abai karena ulah oknum-oknum yang memilih menguntungkan dirinya sendiri. Mahalnya biaya BPJS kesehatan dengan pelayanan yang kurang memuaskan dan perusahaan asuransi kesehatan yang problematis.

Hari ini kita bersama-sama merefkesikan diri sebagai sebuah bangsa yang besar. Di tengah pandemi global yang serius, masyarakat Indonesia khususnya negara Indonesia bersama-sama bercermin, langkah apa selanjutnya yang harus diambil oleh pemangku kebijakan sehingga dampak yang dihasilkan mampu mereduksi ketegangan-ketegangan yang tidak diduga dan lebih-lebih secara inklusif bersama-sama memberikan manfaat positif bagi pembangunan manusia yang lebih baik lagi.

Merangkai Jaring-jaring Sosial Menuju Integrasi Nasional

Di tengah pandemi global sekarang, bukan egosentrisme dan heroisme yang dipertontonkan. Fenomena saling kritik dan serang bukanlah solusi berkelanjutan, selain menimbulkan gap antar masyarakat, hal itu juga akan menimbulkan ketegangan dan sifat skeptis terhadap pemerintah. Bisa kita lihat bagaimana beberapa para pemangku kepentingan saling serang yang seolah menampakkan kapasitasnya dalam penanganan pandemi. Beberapa daerah juga misalnya, mengambil alternatif dengan melakukan lockdown. Ini yang kemudian, menjadikan persepsi bagi sebagian masyarakat bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah sifatnya bukan kolektif-integratif. Tidak dijalankan secara serentak dan diterapkan bersama. Apabila hal itu semakin mengkristal di benak masyarakat, justru akan menciptakan kegaduhan dan ketidakpatuhan masyarakat dalam penanganan pandemi ini secara bersama.

Di tengah kegaduhan dan kekhawatiran psikologis masyarakat saat ini, dibutuhkan suatu perekat yang mampu menyatukan gerakan bersama, bukan sifat egois dan herois yang cenderung saling klaim antar pihak atau golongan. Penanganan yang bersifat saling klaim dan cenderung politis akan menimbulkan kekacauan sosial, ibarat bom waktu yang malah akan menimbulkan puncak dari kekacauan bukan puncak dari penyelesaian.

Yang pertama kali penting untuk diketahui bersama adalah transparansi pemerintah terhadap keterbukaan informasi kasus penyebaran virus yang terjadi. Hal ini sangatlah penting mengingat informasi saat ini adalah sumber daya atau jalur pertama untuk membuka trust antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengakses informasi resmi dari pemerintah, masyarakat akan mengetahui bagaimana pemerintah akan mengatasi kasus ini, selain itu hal ini juga akan membangun kredibilitas antara pemerintah dan masyarakat sehingga informasi yang terdistribusi dengan akurat dan real time akan mudah diimplementasikan secara efektif dan bersama-sama. Bukan hanya itu, kecepatan dan konsistensi pemerintah dalam menyampaikan informasi juga tak kalah penting karena ketika muncul celah atau kekosongan pemerintah dalam menyampaikan informasi, maka celah itu akan diisi dengan hoaks yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Menengok ke negara Korea Selatan, otoritas kesehatannya sangat transparan memberikan data lengkap perkembangan. Korea Center for Disease Control (KCDC) memberikan informasi perkembangan terbaru kasus COVID-19 dua kali dalam sehari langsung ke telepon genggam masyarakat Korea Selatan. Otoritas kesehatan di tingkat bawah pun juga menjelaskan tempat mana saja yang pernah dikunjungi pasien COVID-19 tanpa mengungkap identitas mereka. Sementara di negara tetangga, Singapura, pemerintahnya dengan sangat baik mengelola informasi. Informasi yang diberikan otoritas Singapura memungkinkan masyarakatnya untuk mengetahui klaster wilayah yang berisiko tinggi hingga riwayat kontak penularan, namun dengan tetap menjaga identitas pasien. Di Indonesia sendiri, beberapa wilayah sudah mulai memberikan informasi pasien-pasien yang terjangkit positif corona. Melalui radar GPS, masyarakat bisa mengakses untuk mengetahui daerah mana yang rentan atau terdapat pasien positif corona. Itulah yang kemudian akan menjadi model yang bisa diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia untuk mengurangi akses penyebaran virus melalui smartphone mereka dan memutus jalur penularan dengan tidak atau jarang mengunjungi daerah yang rentan penularan. Hal di atas bisa dijadikan sebagai akses masyarakat untuk menerima informasi otentik dari pemerintah karena di masa pandemi ini, informasi-informasi seputar wabah rentan akan penyebaran hoax, jadi dengan menerapkan one gate information, yakni membuka sumber informasi satu pintu sekaligus penyediaan data kasus yang terspesifikasi, maka penyebaran informasi akan menjadi lebih efektif untuk pencegahan penularan virus.

Yang kedua adalah tes kesehatan massal. Kita lihat di beberapa negara, dalam penanganan kasus penyebaran virus, mereka melakukan rapid test secara massal. Mungkin beberapa daerah atau kota sudah menerapkan hal itu, tapi melihat tingkat penyebaran virus corona yang semakin tinggi setidaknya tes kesehatan massal bisa diterapkan di seluruh tingkat daerah. Hal ini bertujuan untuk deteksi dini resiko penyebaran virus, di sisi lain, ketakutan masyarakat terhadap sentimen-sentimen gejala bisa teratasi. Bisa kita lihat bagaimana ketakutan masyarakat terhadap seseorang di sekelilingnya ketika batuk atau bersin. Inilah yang kemudian akan menimbulkan kekhawatiran karena mereka mungkin beberapa mempercayai bahwa orang yang batuk atau bersin terindikasi gejala corona. Dengan mengetahui gejala melalui serangkaian tes massal, penderita atau pasien bisa mengetahui dengan pasti kondisinya sehingga mereka tau apa yang harus dilakukan atas saran petugas kesehatan. Di sisi lain, hal itu juga untuk mengurangi tingkat penyebaran setiap orang yang terindikasi positif corona.

Yang terakhir adalah akses layanan masyarakat. Akses layanan masyarakat ini dimaksudkan sebagai wadah konsultasi dan edukasi. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif karena kekhawatiran akan resiko penyebaran virus, pemerintah daerah bersama masyarakat akan menjangkau daerah-daerah yang memang minim penyebaran informasi dan cenderung daerah yang abai terhadap penyebaran virus. Apalagi baru-baru ini, sebanyak 18.830 masyarakat turut berpartisipasi menjadi relawan penanganan COVID-19. Dengan mengerahkan tenaga kesehatan untuk langsung terjun ke daerah-daerah yang memang bermasalah, para relawan secara langsung bisa memberikan edukasi dan menerima layanan konsultasi. Tujuannya untuk menangkal kekhawatiran sekaligus mendeteksi dini resiko penyebaran virus. Maraknya desa atau daerah-daerah yang kurang simpatik dengan warganya yang terjangkit positif corona adalah salah satu dari kurangnya edukasi kepada masyarakat, bukan hanya itu, mereka bahkan menolak kepulangan salah satu warganya dari luar kota karena takut terjangkit virus, bahkan kurang simpatik dengan keluarga korban yang terjangkit virus. Jadi ini merupakan problem lain yang juga harus diperhatikan karena akan membangun gap antar masyarakat. Hal ini perlu dilakukan dengan serangkaian edukasi yang tujuannya untuk membangun persepsi masyarakat tentang pentingnya membangun ikatan sosial di tengah pandemi ini untuk memeranginya secara bersama.

Oleh karena itu kekuatan empati dan simpati masyarakat terhadap pandemi ini harus dikuatkan. Selain itu, peran pemerintah juga menjadi penting sebagai edukator dan fasilititator dalam menekan kasus penyebaran ini. Melalui instruksi yang diberikan oleh presiden, pemerintah provinsi dan daerah juga turut berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat hingga ke tingkat bawah, selain itu peran lembaga sosial dan para relawan sosial dalam mengedukasi dan memberikan bantuan sosial juga turut memberikan manfaat yang besar. Untuk menghimpun kekuatan bersama, masyarakat Indonesia membutuhkan instruksi dan arahan yang jelas dari pemimpin negara. Sehingga pemerintah bersama masyarakat menghimpun kekuatan untuk menekan resiko penyebaran virus dan menyelesaikan pandemi ini.

Referensi:

https://www.pinterpolitik.com/delusi-statistik-covid-19-indonesia/ diakses tanggal 7 April 2020.

Read More

DEMOKRASI DIGITAL DAN UPAYA MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN VIRUS CORONA DI INDONESIA

 

DEMOKRASI DIGITAL DAN UPAYA MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN VIRUS CORONA DI INDONESIA

 

Pada tahun ini, dunia dikejutkan dengan adanya pandemi global yang menjangkit umat manusia dengan sangat cepat. Pandemi bukanlah hal baru di dunia ini karena sudah berabad-abad lalu pandemi sudah menyerang umat manusia, bahkan menghabiskan total sepertiga populasi negara bagian Eropa. Virus corona atau SARS CoV-2 merupakan jenis virus yang menyerang sistem pernapasan dan imun manusia. Tingkat fatalitas kematian yang disebabkan virus ini terbilang kecil, sekitar 4-5 persen. Ini lebih kecil dari jenis virus ebola yang bisa sampai 50 persen tingkat fatalitas kematiaannya. Tapi yang berbahaya dari jenis virus ini (virus corona) adalah transmisi penyebarannya yang begitu cepat dan dapat bermutasi berkali lipat. Dalam kurun waktu 3 bulan pasca World Health Organization (WHO) menetapkan virus corona atau Covid-19 sebagai pandemi global (11 Maret 2020), kasus kematian akibat virus ini sudah menyentuh angka 70 ribu lebih dengan 1 juta kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Di Indonesia sendiri, angka kematian akibat Covid-19 sebesar empat ribu lebih korban jiwa dengan 90 ribu lebih kasus terkonfirmasi positif Covid-19 (23/7/20).

Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus ini, pemerintah terus menyosialisasikan tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan menggunakan masker, selain itu diterapkannya Work From Home (WFH), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan physical distancing, dan lain sebagainya. Dalam upaya tersebut, pemerintah mencoba untuk memutus jalur transmisi penyebaran virus karena mengingat vaksin untuk virus ini sendiri belum ditemukan. Dalam rangka mengurangi penyebaran transmisi virus, pemerintah bersama masyarakat turut membangun solidaritas bersama untuk mengikuti anjuran kesehatan. Anjuran ini bukan hanya berlaku di Indonesia, bahkan semua negara yang terdampak juga dituntut untuk mengikuti anjuran sesuai protokol kesehatan.

Himbauan dari pemerintah ternyata belum mampu diserap masyarakat dengan baik. Akan tetapi kalau kita maknai kembali bahwa masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat dengan karakter seragam, mereka terdiri dari kelompok masyarakat yang beragam dengan kultur dan karakter yang berbeda-beda sehingga muncul interpretasi-interpretasi yang beragam. Sedangkan di tingkat pemerintahan sendiri, masyarakat juga menilai terjadinya miskomunikasi dan disintegritas antar pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pandemi corona ini. Fenomena ini kalau disandingkan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis parlementer sungguh belum terencana dan terealisasi dengan baik. Secara kultur masyarakat, Indonesia memang sesuai dengan sistem demokrasi namun nyatanya di masyarakat sendiri, demokrasi belum dimaknai dengan baik. Jadi dalam hal ini, pemerintah terutama legislatif perlu mengakomodir aspirasi masyarakat dan juga mengkomandoi penanganan pandemi melalui suara-suara masyarakat di berbagai tingkatan. Apa yang dirasakan masyarakat akibat adanya pandemi sungguh luar biasa destruktif. Terjadinya PHK di berbagai daerah misalnya yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran, kemudian menurunnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan sekunder. Inilah yang kemudian membutuhkan solidaritas dan sinergitas antara masyarakat dan wakil masyarakat dalam menekan penyebaran virus corona.

Dibutuhkan Solidaritas dan Sinergitas

Upaya pemerintah dalam mitigasi penanganan Covid-19 sangatlah penting di berbagai sektor lembaga pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Mengingat jumlah kasus yang kian signifikan, antara lembaga eksekutif dan legislatif haruslah berjalan beriringan. Oleh karena itu ditingkatan lembaga legistlatif terutama, dari segi pengawasan misalnya, peran lembaga legislatif yakni perlunya menelusuri permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, kemudian membuat alternatif-alternatif baru melalui fungsi legislasinya untuk menekan bahkan mengefektifkan penanganan kasus Covid-19 di Indonesia. Selama ini, penerapan protokol kesehatan misalnya, sebagian masyarakat masih cenderung meremehkan karena masih saja banyak yang tidak menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian dalam rangka penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang juga masih ditemui di beberapa kota yang belum berhasil menekan kasus penyebaran Covid-19. Ini misalnya, belum ada pengawasan dan penertiban yang ketat, dengan terbukti masih lalu-lalangnya orang-orang luar kotayang masuk tanpa ada penertiban yang ketat. Fakta di lapangan masih ditemukannya data-data yang kacau, antara data yang diterbutkan satgas Covid-19, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit yang tidak cocok atau terjadi kekeliruan. Di sisi lain terkait distribusi data kasus Covid-19, beberapa media online atau media sosial yang cenderung menyampaikan data tanpa disertai pengetahuan yang jelas dan valid tentang kasus pasien yang terpapar Covid-19.

Ketiga permasalahan di atas perlu dilakukan tindakan-tindakan serius karena menyangkut mitigasi pandemi yang juga harus dilakukan secara bersama. Dalam penanganan kasus Covid-19 ini, dibutuhkan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat juga turut diperhatikan. Unsur masyarakat Indonesia yang heterogen tidak bisa hanya menggunakan satu pendekatan yang bersifat umum karena setiap karakter dan ciri khas masing-masing daerah cenderung berbeda. Oleh karena itu upaya pendekatan dan pencegahan misalnya, dalam menyosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan haruslah mampu dicerna dan diterima masyarakat dengan sukarela bukan dengan unsur menekan atau paksaan. Jadi dibutuhkan sebuah klaim pernyataan yang sifatnya rasional dalam konteks penyebaran informasi sehingga apa yang disampaikan mampu diterima masyarakat dengan sukarela. Ini bisa dilakukan dengan mengeneralisasikan isi pesan kepada khalayak agar mudah dicerna dan dimengerti mengingat semua masyarakat bukanlah orang-orang berpendidikan tinggi. Kemudian dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal, misalnya menggunakan bahasa khas daerah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan atau menunjukkan kepedulian kepada masyarakat bahwa penanganan kasus butuh solidaritas bersama. Dari sini kita akan mencoba menjelaskan problem kepada masyarakat secara rasional sehingga bisa diterima masyarakat tanpa ada paksaan dan kecurigaan terhadap sebuah permasalahan.

Memaknai Demokrasi Digital

Sudah bukan hal baru lagi bahwa demokrasi digital adalah medium interaksi di kalangan masyarakat dunia, bahkan Indonesia. Demokrasi digital menginsyaratkan adanya konsep timbal balik antara produksi informasi dan konsumen informasi melalui media digital seperti website, aplikasi, dan media sosial. Media sosial saat ini sebagai arus utama penyebaran informasi yang mampu menjangkau hampir seluruh belahan dunia. Penetrasi media sosial terhadap kehidupan masyarakat terbukti mampu menjembatani komunikasi di luar garis batas wilayah atau negara. Apalagi kultur masyarakat sekarang yang cenderung social media addict sehingga dalam konsep demokrasi digital setidaknya masyarakat sudah mampu mengakses internet dengan cukup baik dan mandiri terutama di banyak wilayah Indonesia, internet sudah mampu dijangkau oleh banyak masyarakat.

Fenomena demokrasi digital sendiri merupakan maraknya penggunaan internet oleh masyarakat di suatu wilayah atau negara dengan membuka diskursus lintas ilmu dan pengetahuan dalam media internet, termasuk isu-isu seputar sosial-politik. Melalui demokrasi digital, politik dan demokrasi pun bukan lagi milik mereka yang duduk di atas kursi legislasi, melainkan menjadi suara masyarakat (vocal citizenry) (Gimmler, 2001:28-29). Hal ini relevan dengan teori Jurgen Habermas bahwa istilah demokrasi deliberatif yang meniscayakan adanya relasi antara masyarakat dan negara atau rakyat dengan wakil rakyat, produsen dengan konsumen. Hal ini menimbulkan efek timbal balik yang termasuk di dalamnya tidak ada sikap saling mendominasi melainkan otonomi kolektif.

Dalam teorinya, Jurgen Habermas juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah, yakni komunikasi yang sifatnya timbal balik atau bisa diistilahkan intersubjektif. Namun pendekatan yang kita lakukan disini adalah melalui medium digital. Melalui medium digital, upaya-upaya tindakan bisa dilakukan dengan menjangkau lebih banyak masyarakat yang aktif di dunia digital seperti web, aplikasi mobile, dan media sosial. Mengambil istilah Jurgen Habermas dalam tindakan komunikatif, yakni dengan pendekatannya mengenai diskursus reflektif. Diskursus reflektif ini membuka tindakan komunikatif dengan sarana argumentatif. Hal ini dimaksudkan untuk mengahasilkan komunikasi yang sifatnya terbuka, kritis, dan obyektif. Dalam komunikasi argumentatif, orang tidak akan menerima begitu saja klaim kesahihan sebuah pernyataan karena orang akan menuntut adanya rasionalisasi dari sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh lawan bicara. Di sisi lain, ada problem fundamental yang mungkin agak susah dihilangkan, yakni hoax atau penyebaran informasi yang menyimpang. Dalam media digital tak terkecuali media sosial, hoax merupakan momok menakutkan yang berpotensi menyulut konflik dan merusak kohesi sosial. Ini adalah tantangan bagi era digitalisasi saat ini. Akan tetapi, problem-problem tersebut bisa direduksi dengan diterapkannya konvergensi informasi. Konvergensi informasi dimaksudkan untuk menciptakan satu gerbang informasi sehingga akses dan distribusi informasi yang tersentralisasi akan menciptakan informasi yang otentik dan valid.

Informasi Saja Belum Cukup

Maraknya penggunaan smartphone menjadikan aktivitas dan kehidupan masyarakat saat ini serba mobile. Ini sesuai dengan kultur masyarakat sekarang yang cenderung ke arah mobile activity. Sudah berapa banyak aplikasi dibuat oleh para pengembang bahkan masyarakat untuk menciptakan gaya baru dalam bersosial termasuk bekerja. Informasi seperti data, berita, dan opini merupakan intrumen penting sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan yang mampu menjangkau khalayak banyak. Selama ini saluran informasi yang digunakan begitu beragam, mulai dari media sosial, media cetak, media elektronik, bahkan melalui word of mouth. Di tengah pandemi seperti ini, informasi yang aktual merupakan hal penting untuk mengetahui berita-berita seputar kasus Covid-19 beserta data kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih mencurigai terkait jumlah kasus di Indonesia yang tidak transparan. Kemudian klaim-klaim dari pihak rumah sakit yang dengan mudah menyatakan seorang pasien terpapar virus corona karena gejalanya mirip dengan gejala corona. Klaim-klaim tersebut banyak menjadikan beberapa masyarakat panik dan naik pitam karena mereka merasa menerapkan protokol kesehatan dan jarang sekali keluar rumah bahkan menemui tamu. Ketika ini terjadi, masyarakat sekitar akan merasa panik dan berimplikasi pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pandemi Covid-19 karena mereka menilai ini untuk menguntungkan salah satu pihak.

Kemudian yang kedua adalah munculnya stigma negatif tentang rapid test. Rapid test selama ini digunakan untuk mengetahui orang-orang yang mengalami gejala terpapar Covid-19 tahap awal dengan kondisi dinyatakan reaktif atau non reaktif terpapar Covid-19 dari hasil tes yang dilakukan. Mungkin, sebagian masyarakat menilai bahwa ketika dilakukan rapid test dan mereka yang dinyatakan reaktif pasca melakukan rapid test, akan berdampak buruk pada diri mereka karena asumsi mereka bahwa mereka akan dijauhi oleh lingkungannya dan mereka akan di rumahkan dari pekerjaannya. Ini yang mungkin masih terjadi di sebagian lingkungan masyarakat. Di sisi lain, sebagai individu, mereka akan merasa dibatasi ruang geraknya karena harus dipantau oleh masyarakat di lingkungkannya. Melihat dari problem-problem tersebut, kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi ini akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka termasuk privasi mereka. Oleh karena itu untuk mencegah atau menanggulangi hal tersebut dibutuhkan upaya preventif dan edukatif agar masyarakat dengan sukarela saling bergotong royong memutus jalur penyebaran Covid-19.

Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, berbagai aktivitas bisa terhubung dengan perangkat mobile kita masing-masing. Upaya dalam mengurangi atau memutus jalur penyebaran Covid-19 juga bisa diterapkan melalui smartphone kita masing-masing. Hal itu akan terealisasi apabila pemerintah bersama masyarakat bisa saling bekerja sama dalam menanggulangi pandemi ini. Oleh karena itu penulis memberikan beberapa alternatif yang mungkin bisa diterapkan dan relevan antara perkembangan teknologi mobile dan cara menanggulangi penyebaran Covid-19 ini. Ini bisa dimulai dengan adanya aplikasi pelaporan dan cek kesehatan mandiri melalui samartphone kita masing-masing. Hal ini dilakukan dengan membuat laporan gejala-gejala bagi mereka yang ingin mengecek kesehatan mereka melalui aplikasi penanggulangan Covid-19. Beberapa variabel yang perlu diperhatikan dalam pelaporan dan cek kesehatan mandiri adalah menulis riwayat penyakit atau gejala yang sedang dialami oleh si pasien, kemudian hasil konsultasi dari dokter apabila pernah melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Setelah itu melaporkan hasil rapid test atau PCR apabila pernah melakukannya. Dari tiga variabel tersebut, algoritma aplikasi smartphone akan mencocokkannya dengan gejala virus corona. Apabila tidak cocok maka si aplikasi akan memberikan saran kepada si pasien untuk menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, dan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian apabila algoritma menyatakan pasien dinyatakan reaktif, selanjutnya algoritma aplikasi akan memberikan perintah untuk memasukkan data diri si pasien dan  mengarahkannya ke menu tracking perjalanan si pasien. Tracking ini dimaksudkan untuk melacak sumber penyakit dan riwayat perjalanan penyakit. Setelah semua itu sudah dilaporkan, maka si pasien akan diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit terdekat yang menampung pasien-pasien terpapar Covid-19 dan si pasien akan diberikan pilihan apakah akan dijemput oleh petugas kesehatan atau berangkat secara mandiri.

    Dari alternatif di atas maka akan sejalan dengan model demokrasi deliberatif Jurgen Habermas namun dengan menggunakan pendekatan media teknologi kekinian. Hal tersebut sifatnya terbuka karena berdasarkan prinsip argumentatif dengan adanya komunikasi dua arah antara masyarakat dan negara dalam menjembatani penanggulangan Covid-19. Selain itu masyarakat juga akan merasakan terlindungi privasinya karena tidak melibatkan aktivitas publik yang terbuka secara langsung.

Tulisan ini dibuat untuk mengikuti kompetisi artikel yang diselenggarakan oleh Badan Kerja Sama Antar Lembaga (BKSAP) DPR RI

Read More